Pilihan Harga BBM Yang Ideal

Memantau harga BBM Nasional, tampak senantiasa menjadi masalah yang berulang yang menimbulkan gejolak di masyarakat nasional, di berbagai lapisan. Diantaranya Harga telah menjadi faktor penentu inflasi, komoditi isu politik bagi politikus negeri, menjadi ajang demo periodik, menambah kerepotan bagi pengusaha dalam perhitungan biaya transportasi dan sekaligus menjadi faktor ketidakpastian usaha dan ketenangan berusaha.

Bila harga stabil, ada kepastian, ada kestabilan, ada ketenangan. Kenapa itu tidak dipilih. Namun pilihan harga stabil ada dua.

  1. Harga murah yang di subsidi yang membebani negara, dengan besaran subsidi tergantung harga minyak dunia dan pertumbuhan konsumsi yang disubsidi (masyarakat banyak), yang konsumsinya makin membesar,  dengan besaran subsidi yang bergejolak sesuai fluktuasi harga minyak internasional. Besaran subsidi = (harga minyak internasional – harga subsidi – biaya distribusi) per liter nya.
  2. Harga tinggi tanpa subsidi dengan selisih harga yang masuk ke penerimaan negara dari selisih harga wajar (Harga ketetapan pemerintah – minyak dunia – biaya distribusi) per liter nya. Harga ini ditinggikan sehingga pemerintah selalu menerima selisih walau berfluktuasi, tapi tidak membebani negara. Seyogyanya ada penerimaan untuk negara yang akan dikembalikan kepada pembangunan infrastruktur transportasi nasional agar tercipta kelancaran transportasi masyarakat dan industri yang baik.

Harga BBM yang berfluktuasi mengikuti harga dunia, belum waktunya diterapkan di Nusantara ini, karena harga yang labil, berpotensi polemik di masyarakat. Penerapan harga internasional mungkin baik bilamana infrastruktur transportasi masal sudah mapan baik, tersedia cukup, atau variabel transportasi telah teratasi dengan baik, tidak membebani perorangan per liter nya karena digunakan secara masal.

Pilihan 2 akan lebih baik bilamana:

  • Pemerintah membangun transportasi masal seperti kereta api, busway, bus besar, kereta monorel, kapal penumpang, dll yang bersifat masal, yang nyaman, aman dan bergengsi dari hasil penerimaan minyak yang tidak di subsidi.
  • Sarana halte, stasiun dan fasilitas umum pejalan kaki, trotoar dibuat sangat nyaman, aman, bersih dan membanggakan. Tidak memalukan, kumuh, tidak dijadika tempat parkir, atau tempat dagang.
  • Pemda dan masyarakat juga harus memiliki persepsi yang sama akan hak pejalan kaki. Ditengah rotoar tidak boleh ada pembangunan yang mengorbankan lebarnya trotoar, seperti Pot Bunga, tanam pohon ditengah trotoar, atau membangun sesuatu yang mengorbankan hak dan kenyamanan pejalan kaki untuk nyaman berjalan.
  • Bila transportasi masal berkembang, kemudian pajak dan parkir kendaraan kecil dan pribadi di kota besar dinaikkan, untuk mengerem konsumsi BBM perkotaan yang tumbuh makin tidak terkendali.
  • Pajak kendaraan di pedesaan di murahkan, khususnya sebelum transportasi masal tersedia, khususnya kota yang wilayah terpencil yang infrastruktur jalan belum tercukupi.
  • Lebarkan trotoar, sampai bisa buat pejalan kaki, bisa buat mereka yang bawa sepeda, dan bebas dari pedagang asongan dan kaki lima.
  • Cegah adanya pagar  antar gedung. Ini mengindikasikan kemanan belum baik dan ketertiban masyarakat belum tumbuh baik.
  • Standardisasi antar halte bus atau antar stasiun kereta dalam jangkauan pejalan kaki tanpa harus naik taksi. Jangkauan sehat 1000 m s/d 1500 m (10 – 20 menit jalan kaki) akan menyehatkan masyarakat.

Hal diatas telah diterapkan di berbagai negara yang  maju. 

Syo.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.